SEKILAS KADIN JAWA TIMUR


    KADIN JATIM
    DASAR HUKUM

    Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

    ASAS
    KADIN berasaskan Pancasila.

    LANDASAN
    KADIN berlandaskan :
    a. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
    b. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai
    landasan struktural ;
    c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan;
    d. Keputusan Musyawawarah Nasional KADIN sebagai landasan operasional.

    TUJUAN

    Mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

    a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

    b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global.

    FUNGSI

    Sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

    TUGAS POKOK

    Untuk mencapai tujuan, KADIN mempunyai Tugas Pokok:
    a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan sumber daya;
    b. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
    c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi;
    d. memfasilitasi pengembangan tanggung jawab social perusahaan;
    e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di kalangan dunia usaha;
    f. membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha;
    g. memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan
    sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia;
    h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
    i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-undang Nomer 1 Tahun 1987;
    j. meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energy, lingkungan, dan sebagainya;
    k. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

    PEMBAGIAN PERAN

    Untuk keefektifan pelaksanaan tugas pokok, pembagian peran Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah sebagai berikut:
    a. Kadin menangani hal-hal yang bersifat lintas-sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang;
    b. Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral;
    c. Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi

    ETIKA BISNIS

    Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya.

    BENTUK

    Kadin sebagai wadah pengusaha, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dan persatuan.

    SIFAT

    Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. 



    SEJARAH

    kamar dagang dan industri, turunan dari gilda di eropa abad pertengahan pertama kali dibentuk di marseilles, perancis, tahun 1599.

    dengan dekrit lois xiv tahun 1700, chambre de commerce banyak dibentuk di seantero kota utama perancis yang kemudian menyebar ke suluruh dunia, termasuk ke indonesia pada pertengahan abad xix masehi.

    tahun 1863 pemerintah hindia belanda mengeluarkan ketetapan nomor 18 tanggal 29 oktober 1863 mengenai pembentukan kamers van koophandel en nijverheid in nederlaandsch indie. pengusaha / perusahaan yang berpartisipasi dalam kamar gadang pertama di indonesia tersebut lebih merupakan aparat pemerintah hindia belanda.

    tahun 1909 m. hadjisamanhoedi bersama r.m. tirtoadisoerjo membentuk syarikat dagang islam (sdi). kamar dagang para pengusaha batik di solo ini kemudian diganti namanya sarikat islam (si). dan diketuai oleh h.o.s. tjokroaminoto, tokoh pergerakan nasional. dalam kongres sarikat islam (si) tahun 1913 antara lain digariskan program berikut.

    meningkatkan dan memperluas perdagangan di antara bumi putera bangsa indonesia

    membantu anggota masyarakat bila mereka menemui kesulitan dalam soal perekonomian (perdagangan)

    dalam kongres 1917, sarikat islam (si). dengan tegas menentang setiap bentuk penjajahan dan tujuan akhir sarikat islam (si). adalah terbentuknya pemerintahan oleh bangsa indonesia sendiri.

    dengan demikian kelahiran syarikat dagang islam (sdi). dicatat sebagai kebangkitan kembali wiraswasta indonesia dengan aktifnya mereka dalam perjuangan nasional

    kegiatan serupa kemudian diikuti oleh berbagai organisasi pengusaha yang dibentuk sesudah itu seperti iwabi (ikatan warung bangssa indonesia)

    tanggal 2 -- 8 desember 1949 diadakan konferensi ekonomi antar indonesia di yogyakarta, hasilnya adalah pembentukan dewan ekonomi indonesia pusat (deip). pembentukan deip ini kemudian diiringi oleh munculnya berbagai organisasi usaha sejenis pada awal dasawarsa 1950 an.

    berdasarkan pertimbangan keadaan dan perkembangan yang ada, pada awal 1956 pemerintah menetapkan pembentukan dewan perusahaan dan perniagaan (dpp) di tingkat daerah propinsi.

    tugas dan usaha dpp / mpp memang lebih ditetapkan kepada segi-segi teknis operasional selain membutuhkan layanan teknis seperti itu, juga sangat memerlukan dukungan idiil politis, karena mereka semakin merasakan adanya masalah masalah yang berkaitan dengan upaya melindungi pengusaha aseli (pribumi)

    asperasi tersebut kemudian disalurkan dengan membantuk kensi (kongres ekonomi nasional seluruh indonesia ) lewat kongres di surabaya pada tanggal 5 - 10 agustus 1956. tujuan pembentukan kensi adalah: memperbaiki kedudukan dan mutu usaha nasional dan menyusun serta membangun struktur ekonomi yang dapat menjadi kepentingan kepentingan usaha nasional.

    pembentukan kensi (kongres ekonomi nasional seluruh indonesia ) ternyata dibuntuti dengan pembentukan berbagai organisasi pengusaha, baik yang bersifat sektoral maupun yang bersifat aspiratif.

    bahkan partai komunis indonesia (pki) ikut pula membentuk organisasi pengusahanya sendiri, yakni maguna (majelis gabungan usaha nasional) dan bakuna (badan koordiansi usaha nasional) yang dibentuk oleh pki lewat baperki.

    sesudah dekrit 5 juli 1959, peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian semakin besar.

    perusahaan perusahaan negera diberi posisi komando dalam pembangunan ekonomi (agent of development). sementara perusahaan-perusahaan swasta dan koperasi menduduki posisi sekunder.

    tahun 1964 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan bamunas (badan musyawarah pengusaha swasta nasional) sebagai satu-satunya wadah bagi pengusaha nasional swasta.

    sedangkan untuk sektoral pemerintah mengeluarkan penetapan presiden nomor 2 tahun 1965 mengenai pembentukan ops (organisasi-organisasi perusahaan sejenis )

    setelah makar gestapu / pki digagalkan orde baru, timbul arus kuat dalam masyarakat untuk mengurangi etatisme, pemerintah membubarkan bamunas dengan keputusan pimpinan mpr nomor: 28/b/1967 tanggal 6 maret 1967.

    sidang paripurna presidium kabinet ri menugaskan kepada departemen perdagangan untuk menjajaki pembentukan organisasi pengusaha yang menampung segala kegiatan pengusaha nasional setelah pembubaran dan menyerahkan kepada masyarakat

    untuk pembentukan organisasi pengusaha seperti mei (majelis ekonomi indonesia), denas (dewan ekonomi nasional)

    dalam surat nomor 0154/d/pdn/s/v/1967 tanggal 31 mei 1967 departemen perdagangan memintak kepada semua perwakilan departemen perdagangan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang organisasi perusahaan yang akan datang.

    surat mana ditujukan pula kepada ops-ops dalam lingkungan departemen perdagangan.

    dari berbagai ops-ops mengubah struktur dan nama lalu membentuk gopernas (gabungan organisasi-organisasi pengusaha nasional swasta).

    setelah itu panglima komando daerah militer viii brawijaya selaku penguasa pelaksanaan dwikora daerah ( papelrada ) jawa timur dengan surat keputusan nomor: kep. 24/6/1967, tanggal 19 juni 1967 menyerahkan penguasaan gedung yang dibangun tahun 1878 oleh handelsvereeniging tiong hwa tjong siang hwee vnd jalan kembang jepun nomor 25-27 surabaya kepada perwakilan departemen perdagangan jawa timur guna dimanfaatkan sebagai gedung sekretariat kamar dagang nasional.

    surat keputusan tersebut diatas diperkuat oleh gubernur kepala daerah tingkat i jawa timur bapak hrp mohammad noer dengan surat nomor dch 4265/71/b.b tanggal 23 desember 1971.

    pada tanggal 03 april 1990 pengadilan negeri tingkat i surabaya menetapkan dan mengesahkan dengan surat keputusan nomor 389/pdt.p/pn. surabaya. atas nama bapak basroni rizal se ketua umum

    pada tanggal 22 pebruari 1999 tiang pancang graha kadin jatim di mulai dan disaksikan oleh bapak h imam utomo s yang didampingi oleh bapak ir h muchayat ketua umum dan ketua yadinda hr imam soedradjad

    pada tanggal 2 pebruari 2000 kadin jatim pindah sementara ke ruko blok j. 28 - 29 jalan kalirungkut surabaya ( rungkut megah raya ) sambil menunggu selesainya gedung baru

    pada hari minggu tanggal 31 desember 2000 pukul 20;00 graha kadin jatim diresmikan oleh bapak h imam utomo s yang didampingi oleh bapak ir h erlangga satriagung ketua umum bersama bapak ir h muchayat ketua badan pertimbangan kadin dan bapak h bisjrie abdul djalil ketua dprd prop jatim dan ketua kompartemen organisasi kadin indonesia bapak drs. pudji rahardjo ikut menyaksikan.

    pada tanggal 26 juli 1967 dalam rapatnya di gedung bank merdeka jalan karet no. 71, surabaya bks. ops-ops departemen perdagangan jawa timur berhasil membentuk kamar dagang indonesia dengan surat nomor 4033/a-i-2/67 tanggal 28 juni 1967 anggotanya masih terdiri dari ops-ops dalam lingkungan departemen perdagangan dan pengurusnya diatur secara pereodik tiga bulan sekali antara pengurus ops perdagangan.

    dalam bulan juli 1967 kamar dagang indonesia di surabaya mengirimkan delegasi ke jakarta untuk melaporkan berdirinya kamar dagang indonesia kepada departemen perdagangan pusat.

    delegasi diterima oleh prof. soebroto dan brigjen mansur, dari departemen perdagangan.

    departemen perdagangan memberikan green - light untuk terus berjalan pada kamar dagang indonesia, dan dinyatakan bahwa kamar dagang indonesia di surabaya adalah yang pertama melaporkan berdirinya.

    pada tanggal 29-31 januari 1968 rapat koresteda se jawa di tretes dalam satu keputusannya menyebut perlu dibentuknya didaerah daerah chamber of commerce and industry yang terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta, negara dan koperasi.

    pada bulan maret s/d mei 1968 pengurus kamar dagang mengadakan serangkaian pembicaraan-pembicaraan denga kepala perwakilan departemen dalam negeri jawa timur, kepala dinas perindustrian jawa timur, badan kontak industri (bki) dan forum swasta nasional.

    selanjutnya kepala perwakilan departemen dalam negeri berhasil menyatukan unsur-unsur yang terdapat dalam kalangan industri dalam rangka pembentukan kamar industri.

    pada awal bulan juli 1968 kepala perwakilan departemen perdagangan dan kepala perwakilan departemen dalam negeri melaporkan kepada bapak hrp mohammad noer gubernur kepala daerah tingkat i jawa timur bahwa kamar dagang yang diketuai oleh bapak h anang tajib yang berada di jalan kembang jepun 25 - 27 surabaya dan kamar industri yang diketuai oleh bapak prihadi yang berada di kantor pertamina jalan jagir wonokromo no, 88 surabaya pada akhir bulan juni 1968 kemarin siap bersama sama menjadi kamar dagang dan industri, yang terdiri dari unsur swasta, perusahaan negara dan koperasi, maka bapak hrp mohammad noer memberi dukungan serta bimbingan dalam acara pelantikan pengurus kamar dagang dan kamar industri tersebut pada tanggal 5 juli 1968, jam 19.15 di gedung gubernuran jalan gubernur suryo no. 7 surabaya dengan surat keputusan nomor kep / 29 / 68.

    pada tanggal 23 -- 24 september 1968 di jakarta kamar dagang dan industri di seluruh indonesia yang sudah berdiri mengadakan musyawarah nasional kadin untuk membentuk kamar dagang dan industri indonesia yang diakui pemerintah pada tanggal 26 desember 1973 dengan surat keputusan presiden nomor 49 tahun 1973

    pada tanggal 27 januari 1969 dimulai dengan penyatuan kantor sekretariat dimana sekretariat kamar industri pindah dari kantor pertamina jalan jagir wonokromo no. 88 surabaya ke kantor kamar dagang di jalan kembang jepun 25 - 27 surabaya dan mengadakan rapat gabungan pada tanggal 5 desember 1969 menghasilkan penyatuan kedua kamar maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut menjadi kamar dagang dan industri daerah tingkat i jawa timur dengan ketua umum bapak re djumadi djukardi.

    pada tanggal 28 januari 1987 keberadaan organisasi kamar dagang dan industri ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1987 pada tanggal 24 september 1987 tentang kamar dagang dan industri, kamar dagang dan industri indonesia mengadakan musyawarah pengusaha indonesia (mpi) tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kamar dagang dan industri indonesia yang disesuaikan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1987 dan disetujui oleh pemerintah dengan surat keputusan presiden nomor 3 tahun 1988 pada tanggal 28 januari 1988. dan pada tanggal 20 desember 1996 kepres no 3 th 1988 diganti dengan surat keputusan presiden nomor 97 tahun 1996 dan pada tanggal 7 pebruari 1997 disetujui oleh bapak hm basofi soedirman gubernur kepala daerah tingkat i jawa timur nomor 3 tahun 1997 tentang pemantapan fungsi dan peran kamar dagang dan industri daerah tingkat i dan tingkat ii di jawa timur

    sejak terbentuknya pada tanggal 24 september 1968, kadin indonesia telah menjadi anggota aktif di berbagai organisasi usaha baik tingkat regional maupun international, seperti asean chamber of commerce and industry (asean cci), international chamber of commerce (icc) yang berpusat di paris (perancis), confederation of asian chamber of commerce and industry (cacci), yang berpusat di taiwan (republik of china) dan international chamber of commerce (icc) commission on asian and pacific affairs (capa) yang berpusat di bangko, thailand

    MATKADIN jangan sekali kali meninggalkan sejarah

    Kadin Kabupaten/Kota
    • Sidoarjo
    • Mojokerto
    • Jombang
    • Bojonegoro
    • Tuban
    • Lamongan
    • Madiun
    • Magetan
    • Ngawi
    • Ponorogo
    • Pacitan
    • Kediri
    • Nganjuk
    • Blitar
    • Tulungagung
    • Trenggalek
    • Malang web
    • Pasuruan
    • Probolinggo
    • Lumajang
    • Bondowoso
    • Situbondo
    • Jember
    • Banyuwangi
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep
    • Bangkalan
    • Gresik
    • Kota Batu