Kadin Rapatkan Barisan Turunkan Biaya Logistik

    Rabu, 17 Februari 2016 | 08:16 wib
    Ketum KADIN Indonesia

    Dewan pengurus baru Kadin Indonesia bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan serta bidang Perhubungan menggelar rapat guna menyusun program kerja 2016-2020.

    “Kedua bidang ini harus berhubungan dan bersinergi untuk memberikan kebaikan dalam dunia usaha,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani saat membuka rapat persiapan penyusunan proposal program kerja, Selasa (9/2).

    Dalam pertemuan kedua bidang itu, Rosan menjelaskan tugas pengurus baru Kadin di kedua sektor tersebut itu adalah membantu pemerintah menurunkan biaya logistik.

    Saat ini, persentase biaya logistik di Indonesia 30% lebih besar ketimbang biaya produksi. Tak heran jika produk barang menjadi sangat mahal ketika sampai di tangan konsumen.

    “Biaya logistik di Indonesia saat ini tertinggi se-Asia. Hal ini disebabkan juga oleh ketimpangan pembangunan di Indonesia antara wilayah barat dengan wilayah timur,” jelasnya.

    Pemerintah memang telah berupaya menurunkan biaya logistik dengan menggencarkan pembangunan infrastruktur. Namun, langkah itu belum cukup ampuh memangkas ongkos logistik dalam waktu singkat.

    Oleh karena itu, Rosan menegaskan pentingnya harmonisasi antara bidang Logistik dan bidang Perhubungan untuk mengawal kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur.

    Salah satu contoh sinergitas yang harus dilakukan adalah mengawal, rencana pemerintah mengimplementasikan tol laut. “Tol laut yang menjadi pembahasan di Bidang Perhubungan erat kaitannya dengan Bidang Logistik, hal ini dilakukan dengan tujuan menurunkan biaya logistik kita yang sangat besar se-Asia Tenggara,” ungkapnya.

    Sumber : Kadin Indonesia

    Saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Rosan pun meminta segenap elemen dari Kadin, proaktif membantu pemerintah. “Semua rencana pemerintah juga menjadi tantangan Kadin untuk aktif, bukan pasif, bagaimana mewujudkan mekanisme supply-chain yang sehat,” tuturnya.

    Rosan mengingatkan semua pengurus Kadin tidak menyusun program kerja yang muluk-muluk. Baginya, efektivitas dan substansi pekerjaan lebih penting ketimbang tingkat kepadatan program. “Lebih baik susun program dan rencana aksi yang implementasinya jelas, jangan terlalu banyak event-event yang sasaran dan hasilnya belum pasti,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Rico Rustombi menilai, pemerintah selama ini masih berkutat pada masalah logistik yang sifatnya makro. Padahal, ada sejumlah aspek mikro yang patut di perhatikan guna memperbaiki sektor logistik.

    Selain itu, masih ada tumpang tindih dalam pembahasan tentang logistik di tingkat kementerian. Kadin bidang Logistik dan Rantai Pasokan harus berkoordinasi hampir dengan semua kementerian. Sebut saja Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

    Benturan kepentingan ini membuat pelaku usaha pun sulit menemukan kesepakatan dengan pemerintah mengentaskan masalah logistik. “Memang idealnya, masalah logistik ini memiliki kementerian sendiri yang mengakomodir proses dan sistemnya, sayangnya Indonesia belum punya tetapi sejumlah negara lain sudah ada,” katanya.

    Arman Yahya, Ketua Kargo Udara Bandara Soekarno-Hatta mengusulkan salah satu program kerja strategis yang harus dibenahi oleh Kadin saat ini adalah masalah regulated agent. “Menurut saya, untuk memperbaiki biaya logistik, salah satu yang harus dibenahi adalah regulated agent,” kata Arman.

    Sebagai bagian dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Arman menilai masalah cargo security sesungguhnya menguras biaya terbesar yang mempengaruhi biaya logistik. Dia pun mengaku sudah ber-ulang kali menyampaikan aspirasi tersebut Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Namun, sampai saat ini belum mendapat respons.

    Arman lalu menyerahkan sejumlah berkas-berkas bukti pengiriman surat yang ditujukan kepada M. Nasir Usman, Direktur Keamanan Penerbangan Kemenhub yang juga hadir untuk menjadi bahan kajian Kadin. “Seharusnya regulated dibahas oleh INACA tetapi tidak dikerjakan, saya mengusulkan Kadin mengambil tindakan tentang regulated agent,” ujar Arman.

    Di lain pihak, Ketua Komite Kadin bidang Regulasi, Kemitraan Pemerintah dan Antar-Lembaga Herry Susanto mengusulkan agar Kadin memperjuangkan payung hukum yang ideal tentang logistik. “Ada sejumlah regulasi yang harus direvisi, selama ini kita baru memakai acuan Sistem Logistik Nasional dengan Perpres, harusnya kita punya payung hukum berben-tuk Undang-Undang,” terangnya.

    PAYUNG HUKUM

    Menurut Herry, pelaku usaha logistik memerlukan payung hukum yang kuat berbentuk Undang-Undang (UU). “UU Logistik memang perlu kita ajukan inisiatifnya tetapi pemerintah harus tahu di era global ini bagaimana pemerintah mengajukan persepsi yang sama, ada yang dilepas ada yang diproteksi,” papar Herry.

    Dia pun menegaskan pentingnya kebebasan bertransaksi pada era Masyarakat Ekonom Asean (MEA) tetapi tetap ada kewajiban memproteksi potensi dalam negeri. Dia berpendapat masih banyak ketidakadilan di bidang logistik. Sayangnya, untuk pembentukan UU memerlukan waktu yang cukup panjang. Rico pun realistis untuk jangka pendek memperkuat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional.

    Rico menegaskan kesuksesan logistik adalah tanggung jawab semua pelaku usaha dan kementerian. “Kami bertugas melihat adanya sinergi logistik antara pelaku usaha, pemerintah, dan BUMN, karena perbaikan logistik ini adalah kerja besar.”

    Salah satu perwakilan BUMN, Direktur Operasional PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Nofrisel menyatakan Kadin juga wajib menyusun program kerja untuk mensertifikasi pelaku logistik. “Tantangan logistik pada era MEA adalah sertifikasi SDM. Kadin harus memberikan perhatian khusus dalam perkara sertifikasi,” ujar Nofrisel.

    Rico menyatakan pentingnya sertifikasi pelaku logistik dalam era MEA. Dia pun menegaskan sertifikasi ini harus dilakukan secara maksimal tanpa menelan biaya tambahan.

    “Sertifikasi adalah kewajiban tetapi jangan sampai ini membebani biaya logistik, permasalahan tidak akan selesai jika demikian, biaya harus bisa berkurang” sambungnya.

    Rapat perdana itu pun memutuskan agenda pembahasan penyusunan proposal program kerja Kadin antara lain peningkatan infrastruktur dan transportasi, kebijakan dan regulasi, komoditas, informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, serta pelaku atau penyedia jasa logistik.

    Rico menargetkan dua pekan mendatang Kadin bidang Logistik akan mempersiapkan proposal kerja untuk pemerintah yang berisikan sejumlah rencana aksi, kebutuhan, dan saran untuk mensinergikan kegiatan logistik.

    Selama ini, masalah biaya logistik memang belum masuk sebagai skala prioritas. Alhasil sejumlah pelaku usaha tidak menemukan kesepakatan dengan pemerintah.

    Rico menilai tahun ini adalah momentum yang tepat melakukan koordinasi menurunkan biaya logistik karena pemerintah pusat memasukkan masalah tersebut sebagai salah satu skala prioritas.

    “Pak Presiden Jokowi memang sangat menekankan pada konektivitas dan pembangunan infrastruktur sehingga ini peluang yang tepat bagi kami, mengingat sebelumnya soal logistik ini sudah dibahas tetapi belum menjadi prioritas,” ungkapnya.


    artikel ini telah dilihat sebanyak 1002 kali
    Kadin Kabupaten/Kota
    • Sidoarjo web
    • Mojokerto
    • Jombang
    • Bojonegoro
    • Tuban
    • Lamongan
    • Madiun
    • Magetan
    • Ngawi
    • Ponorogo
    • Pacitan
    • Kediri
    • Nganjuk
    • Blitar
    • Tulungagung
    • Trenggalek
    • Malang web
    • Pasuruan
    • Probolinggo
    • Lumajang
    • Bondowoso
    • Situbondo
    • Jember
    • Banyuwangi
    • Pamekasan
    • Sampang
    • Sumenep
    • Bangkalan
    • Gresik
    • Kota Batu